Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik di Indonesia. Program ini telah berjalan lebih dari satu tahun, namun masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebelum adanya MBG, school meal program (SMP) atau program makan di sekolah telah cukup populer dan diterapkan di berbagai negara di dunia.
Tujuan School Meal Program di Berbagai Negara
Setiap negara memiliki tujuan pelaksanaan SMP yang beragam. Fokus program SMP antara negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan negara berpenghasilan tinggi ternyata memiliki perbedaan. Berdasarkan data Global Child Nutrition Foundation (2021), negara berpenghasilan rendah cenderung memiliki lebih banyak tujuan dalam satu program dimana tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendukung pendidikan, ekonomi keluarga, dan pertanian lokal. Sedangkan di negara berpenghasilan tinggi umumnya SMP terfokus pada isu spesifik, misalnya pencegahan obesitas. Meski begitu, hampir semua negara masih menempatkan aspek gizi dan pendidikan sebagai prioritas utama.
Cakupan dan Sasaran School Meal Program
World Bank (2024) menyebutkan bahwa cakupan SMP di negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai dua kali lipat dari negara berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan tingginya pendapatan negara, maka cakupan programnya akan semakin luas. Cakupan program tersebut juga disesuaikan dengan bagaimana sumber pendanaan di negara tersebut. Pendanaan SMP di negara berpenghasilan tinggi, menengah ke atas, dan menengah ke bawah bersumber dari anggaran nasional, sedangkan negara berpenghasilan rendah sebagian besar mengandalkan dana donor dari kalangan internasional.
Berdasarkan model pemberiannya, SMP diberikan dengan cara menyediakan makan di tempat atau on-site meals. Model ini diterapkan hampir di seluruh negara yang memiliki program makan di sekolah. Model pemberian lainnya adalah dengan menyediakan makan siang (96 negara), menyediakan sarapan (49 negara), dan model take-home rations sebagai pelengkap on-site meals, yang sebagian besar diterapkan di negara berpenghasilan rendah.
Jika dilihat dari target programnya, negara berpenghasilan tinggi cenderung menerapkan model universal artinya semua anak di tingkat sekolah tertentu tanpa syarat atau quasi-universal dengan sasaran siswa yang memenuhi kriteria tertentu, individual targeting yaitu berdasarkan penghasilan keluarga atau school-based yaitu memilih sekolah dengan banyak siswa tidak mampu. Sedangkan negara berpenghasilan rendah lebih banyak menerapkan model geographic targeting yaitu menargetkan anak yang tinggal di wilayah tertentu berdasarkan kriteria kerentanan, prestasi akademik rendah, atau outcome gizi yang buruk.
National School Lunch Program di Amerika Serikat
Amerika Serikat menginisiasi National School Lunch Program (NSLP) pada tahun 1946 dengan tujuan menyediakan makanan bersubsidi bagi siswa yang berisiko mengalami kerawanan pangan. Kriteria sasaran dalam program ini dibedakan berdasarkan pendapatan rumah tangga. Makan gratis untuk siswa dengan penghasilan keluarga < 130% dari tingkat kemiskinan (federal poverty level), makanan bersubsidi untuk siswa dengan penghasilan keluarga 130-185% dari tingkat kemiskinan, biaya penuh tanpa subsidi untuk siswa dengan penghasilan keluarga lebih besar, dan siswa yang ikut serta dalam program ini diharuskan mengajukan formulir pendaftaran terlebih dahulu.
Pada tahun 2010, program NSLP berkembang menjadi Community Eligibility Provision (CEP) yang bertujuan mempercepat akses universal terhadap makanan sekolah gratis dengan kriteria partisipasi Sekolah atau distrik dengan minimal 40% siswa yang memenuhi kriteria (misalnya terdaftar dalam Supplemental Nutrition Assistance Program atau diidentifikasi sebagai tunawisma, migran, atau anak asuh). Pada pelaksanaanya, program ini berhasil meningkatkan partisipasi dalam program makan sekolah hingga 5-10%, meningkatkan IMT, dan meningkatkan prestasi matematika siswa secara signifikan.
School Meal Program di Jepang
Jepang memperkenalkan program makan di sekolah untuk pertama kali pada tahun 1899 di Prefektur Yamagata. Program ini direformasi pada tahun 2008 dengan mengintegrasikan konsep Shokuiku yang bertujuan menanamkan pemahaman budaya makanan Jepang serta menghargai lingkungan. Sasaran program adalah hampir semua SD (99.2%) dan sebagian besar SMP (87.9%) di Jepang. Pada 2014, biaya bulanan rata-rata yang dikeluarkan untuk program makan sekolah ini adalah ¥4300/siswa SD dan ¥4882/siswa SMP, dengan keluarga berpenghasilan rendah menerima subsidi dari pemerintah.
Program makan sekolah di Jepang menjamin kontrol kualitas dan keamanan makanan dengan mengimplementasikan sistem dapur dua model, yaitu dapur mandiri di sekolah dan dapur pusat yang mengirimkan makanan ke beberapa sekolah. Program ini dikelola oleh dietisien sekolah dan guru gizi (nutrition teacher) yang bertanggung jawab sebagai pengelola gizi dan pendidik.
Program SMP di Jepang mampu memenuhi hingga 33-50% kebutuhan gizi harian siswa. Selain itu, asupan kalsium, zat besi, dan vitamin A menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding pada hari tanpa makan sekolah. Melalui edukasi gizi makanan dikenalkan sebagai “materi pembelajaran hidup” untuk mengajarkan pentingnya kebiasaan makan sehat dan apresiasi terhadap budaya. Anak-anak juga diajarkan untuk tidak membuang makanan sehingga rata-rata limbah makanan hanya 6.9%. Di samping itu, semua sasaran dari berbagai status ekonomi memperoleh menu yang sama sehingga mengurangi kesenjangan sosial.
Universal Free, Eco-Friendly School Lunch Program di Korea Selatan
Korea Selatan memiliki program makan sekolah bernama Universal Free, Eco-Friendly (UFEF) School Lunch Program yang diluncurkan pada tahun 2011 dengan menyediakan makanan gratis dan ramah lingkungan untuk semua siswa tanpa diskriminasi ekonomi. Program ini didanai melalui kerja sama antara pemerintah nasional, provinsi, dan lokal, dengan kontribusi dari masing-masing pihak sesuai wilayah.
UFEF memiliki tujuan utama yaitu untuk mengintegrasikan kemandirian pangan (food sovereignty), dan keberlanjutan lingkungan. Sebelum diimplementasikan secara langsung, pemerintah membangun sistem distribusi dan sertifikasi untuk memastikan keamanan pangan dan mendukung petani lokal menerapkan praktik ramah lingkungan, serta mendorong sekolah untuk membeli bahan makanan langsung dari petani kecil dengan kontrak hingga $20.000.
Pada pelaksanaanya, makanan yang disediakan terdiri dari makanan tradisional Korea, termasuk nasi, sup, kimchi, sayuran, dan protein (daging atau ikan), serta menggunakan bahan organik dan bebas pestisida yang disertifikasi oleh National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS). Program ini terbukti mampu mengurangi konsumsi bahan kimia pertanian dan meningkatkan asupan makanan sehat di kalangan siswa, memberikan pasar yang stabil bagi petani kecil dan meningkatkan produksi pertanian organik, dan menanamkan kebiasaan makan sehat dan menghargai makanan tradisional.
Referensi
Bundy, D. A., Gentilini, U., Schultz, L., Bedasso, B., Singh, S., Yuko Okamura, H. T., & Blakstad, M. M. (2024). School Meals, Social Protection and Human Development: Revisiting Trends, Evidence, and Practices in South Asia and Beyond. World Bank.
Domina et al. (2024). There Is Such a Thing as a Free Lunch:School Meals, Stigma, and Student Discipline, American Educational Research Journal, Vol. 61, No. 2, pp. 287–327, DOI: 10.3102/00028312231222266
Asakura. (2017). School lunches in Japan: their contribution to healthier nutrient intake among elementary-school and junior high-school children, Public Health Nutrition, 20(9): 1523-1533.
Ishida. (2018). The History, Current Status, and Future Directions of the School Lunch Program in Japan, Jpn. J. Nutr. Diet., Vol.76 Supplement 1, S2～S11.
Gaddis dan Jeon, 202. Sustainability transitions in agri‑food systems: insights from South Korea’s universal free, eco‑friendly school lunch program, Agriculture and Human Values, 37:1055-1071.
Global Child Nutrition Foundation (2021). School Meals Programs around the World: Results from the 2021 Global Survey of School Meal Programs [Internet]. Available from: https://survey.gcnf.org/2021-global-survey/
Kontributor artikel: Salsa Novalimah, S.Gz
Penyunting: Lintang Aryanti, S.Gz